Pembangunan Eiger Camp di lereng Gunung Tangkuban Parahu, Bandung Barat, Jawa Barat, secara resmi dihentikan sementara oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Barat pada Jumat, 28 Maret 2025. Langkah ini diambil setelah proyek tersebut viral di media sosial karena pembukaan lahan di kawasan resapan air.
Penghentian proyek ini merupakan instruksi langsung Gubernur Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai proyek tersebut melanggar tata ruang dan berpotensi menimbulkan bencana alam seperti banjir dan longsor. Risiko tersebut sangat besar mengingat lokasi pembangunan berada di daerah resapan air yang vital bagi lingkungan sekitar.
Supriyono, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Jabar, menjelaskan bahwa instruksi gubernur sangat jelas: kegiatan harus dihentikan karena ketidaksesuaian dengan tata ruang. Pembukaan lahan skala besar di kawasan perkebunan teh Sukawana, telah menimbulkan kekhawatiran serius terkait dampak lingkungannya.
Pelanggaran Tata Ruang dan Perizinan
Pemeriksaan lapangan oleh Satpol PP menemukan sejumlah pelanggaran. Aktivitas pembukaan lahan yang luas, pembangunan konstruksi seperti tiang pancang dan fondasi beton, serta pemapasan lereng untuk akses jalan, semuanya dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang benar. Keberadaan empat alat berat yang beroperasi memperkuat dugaan ini.
Selain itu, ditemukan kejanggalan pada dokumen perizinan. Barcode pada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang terpasang di lokasi diduga tertutup atau tidak dapat dipindai, menimbulkan keraguan atas keabsahan izin pembangunan. Hal ini menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi proyek tersebut.
Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan Klaim Pihak Pengembang
Jemy Septendi dari PT Mitra Reka Buana, penyusun dokumen Amdal Eiger Camp, mengklaim telah mengantongi semua izin yang dibutuhkan. Ia menyatakan penyegelan bersifat sementara dan disebabkan oleh miskomunikasi terkait barcode PBG yang kini telah diklarifikasi. Namun, klaim ini masih perlu diverifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Pernyataan tersebut perlu dikaji lebih dalam, mengingat temuan pelanggaran tata ruang dan potensi dampak lingkungan yang signifikan. Pihak berwenang perlu menyelidiki secara menyeluruh apakah dokumen Amdal yang diajukan telah sesuai dengan kondisi lapangan dan apakah analisis dampak lingkungan telah dilakukan secara komprehensif.
Pertanyaan yang muncul adalah apakah analisis Amdal telah mempertimbangkan risiko bencana alam yang tinggi di lereng gunung, dan apakah mitigasi risiko telah terencana dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan keselamatan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan.
Dampak Penyegelan dan Langkah ke Depan
Penyegelan sementara ini menghentikan proyek wisata Eiger Camp hingga ada keputusan lebih lanjut dari pihak berwenang. Keputusan tersebut akan sangat menentukan nasib proyek ini dan dampaknya terhadap lingkungan. Proses investigasi yang transparan dan menyeluruh sangat dibutuhkan.
Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap proyek pembangunan, khususnya di daerah rawan bencana dan kawasan lindung. Proses perizinan yang transparan dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Proses evaluasi terhadap prosedur perizinan juga perlu dipertimbangkan untuk mencegah hal serupa terjadi.
Selain itu, perlu adanya edukasi kepada masyarakat dan pengembang tentang pentingnya kepatuhan terhadap aturan tata ruang dan perlindungan lingkungan. Kesadaran bersama akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga kelestarian alam dan mencegah bencana.
